Pemerintah Terlalu Reaktif terhadap Film F*?

Hari ini gw baca artikel yang cukup menarik di koran Kompas hari ini, 7 April 2008, halaman 33, “Keseimbangan Baru Menghadapi Teknologi”: minggu lalu, Menkominfo kita mengeluarkan surat perintah kepada APJII (badan pengawas internet Indonesia) untuk “memblokir situs maupun blog yang melakukan posting film F*”, dan artikel tersebut berisi kritik terhadap kebijakan tersebut. Gw sebagai warga negara yang baik (wuidih…) mencoba untuk menekankan isi-isi yang penting dari artikel tersebut, tidak lupa ditambah dengan bumbu-bumbu pendapat pribadi :D.

Kesan pertama gw membaca artikel tersebut adalah: PENTING YA!? Bagaimana nggak, film hate speech seperti F* bisa mengundang reaksi yang begitu besar dari sebuah negara beradab seperti Indonesia. Apakah pemerintah saking gak punya kerjaan, sampai-sampai urusan-urusan kecil seperti ini diurus dengan sesigap mungkin (tertulis klasifikasi surat adalah “Sangat Segera”)? Apakah urusan seperti pembajakan yang marak terjadi di internet tidak segawat masalah F* ini? Gw rasa pemerintah perlu menunjukkan bahwa ia punya prioritas dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.

Hal kedua yang tidak lucu dan bahkan membuat miris gw adalah frase “pemblokiran situs maupun blog”. Seakan-akan pemerintah sudah punya persepsi bahwa blog adalah salah satu jenis situs yang patut mendapatkan perhatian lebih besar dalam melakukan pemblokiran, dibandingkan dengan jenis-jenis situs lain. Padahal ada jenis situs lain seperti news portal, forum, dan lain-lain yang notabene sama radikalnya dengan blog dalam berkata-kata. Lagi pula, blog adalah himpunan bagian dari situs! Kalau blog bukan sebuah situs, apa lagi? Apakah kalau pemerintah ingin melarang semua impor buah dari Amerika, misalnya, dia harus menulis, “pelarangan impor buah dan jeruk dari Amerika”?

Surat tersebut juga menyebutkan bahwa alasan pemblokiran film F* adalah karena film tersebut “disinyalir dapat mengakibatkan gangguan hubungan antar umat beragama dan harmoni antar peradaban pada tingkat global”. Kalau yang dikhawatirkan adalah hubungan antar umat beragama, apa urusan Depkominfo? Bukannya itu urusan Departemen Agama, yang bisa melakukan rapat koordinasi dengan Depkominfo lalu baru mengeluarkan keputusan seperti ini? Kalau yang dikhawatirkan adalah harmoni antar peradaban, bukannya ini menjadi urusan Departemen Luar Negeri? Jadi menurut gw Depkominfo sudah melewati batas-batas kewenangannya karena ia mendefinisikan F* sebagai gangguan terhadap keharmonisan masyarakat secara sepihak.

Tapi yang paling gw takutkan dari berita ini adalah kebangkitan kembali penyensoran yang berpindah dari dunia pers dan perfilman ke internet. Setahu gw dulu Indonesia pernah punya yang namanya Departemen Penerangan yang tugasnya menyensor berita-berita yang “mengancam persatuan dan kesatuan bangsa” agar tidak didengar oleh masyarakat. Nyatanya departemen tersebut disalahgunakan untuk menjaga opini publik mengenai pemerintah yang sedang berkuasa. Nah kita berharap saja agar penyensoran seperti itu tidak terjadi di internet melalui badan APJII ini (yang sudah memberi sinyal akan menuju ke arah sana, dengan melakukan pemblokiran terhadap F*).

Lagipula, definisi posting film F* sangat kabur. Apakah posting ini bisa dianggap “posting film F*”? Menurut gw sih nggak, tetapi bagaimana menurut Depkominfo dan APJII?

Selain itu, munculnya film-film seperti F* merupakan konsekuensi dari demokrasi. Ini adalah salah satu nilai minus dari demokrasi (jangan kira demokrasi itu sistem pemerintahan yang sempurna). Kalau Belanda dan Indonesia benar-benar ingin menerapkan demokrasi, mereka tidak boleh melakukan pengekangan apapun terhadap kebebasan berpendapat, biarpun pendapat yang dikemukakan seseorang menyerang agama atau bangsa lain. Sayang sekali bahwa kebebasan berpendapat itu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Mana “kebebasan bertanggung jawab” Geert Wilders?

Gw sih sebenarnya merasa bersyukur juga karena akhirnya pemerintah juga peduli akan teknologi yang akan menunjang masa depan bangsa ini, tetapi caranya dan prioritasnya yang menurut gw harus diperbaiki.

7 comments

stuju~!!

huahh emank pemerintah kurang kerjaan...
mo cari tikus, rumahya dibakar skalian...
hahaha
bodo banged...
kesanna ky ank kcil, ga trima gtu...
wkakaka...
ga ngerti yg namanya prioritas...
mereka ga pernah ngalamin yg namanya buka friendster n nulis blog sih...

PENTING YA?!

Yailahyaaa... Masak yaiyadong? Bismilah aja lah, masak bismidong? PENTING BANGET GILAK. Penting untuk menjalankan perintah UU, particularly UU ITE. Penting untuk mentaati peraturan, tapi tingkat fleksibilitas NOL. Asik ya....

setujuu.

iyah, pemerintah seharusnya jgn terburu-buru memblok, namanya internet, seharusnya jgn terlalu reaktif berlebihan.
susah sih klo udah masalah internet, lebih baik diserahkan ke masing-masing diri kita sendiri ajah menanggapi.
lagipula gara2 ni film, denger-denger 3 warga belanda malah masuk islam.

obat tradisional kanker pankreas.

日本では猫がいる家より、obat tradisional kanker pankreas 犬がいる家のほうが多いのではないだろうか。犬は大体玄関の近くか、庭にいる。そして obat kelenjar tiroid 、知らない人がその家の前を通ると。「ワンワン、 ワンワン」と大変うるさい。犬に「ワンワン」と鳴かれて困ったことがある人は、 大勢いるだろうと思う。うるさい犬をどうしたら静かにさせられることが教えよう。cara order ace maxs 犬が「ワン」と言ったら、あなたはすぐ「ツー」と言えば良い。obat jantung koroner terampuh
そうすれば、犬は次の「スリー」が言えないので、静かにするしかないのだ。

membaca di sini saya jadi.

membaca di sini saya jadi ingin pro pemerintah

Good post.

Looks informative topic shared here, I did a look for on the topic and discovered nearly all individuals will believe the fact with your weblog website web page website.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <blockquote> <pre> <i> <b>
  • Lines and paragraphs break automatically.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Recent comments